Jakarta - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang mencatat realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga 22 Mei 2026 mencapai 39,21 persen. Capaian tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya kontribusi sejumlah sektor pendapatan, termasuk kategori lain-lain PAD yang sah yang mengalami lonjakan signifikan.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Batang Sri Purwaningsih mengungkapkan, realisasi tertinggi berasal dari komponen lain-lain PAD yang sah yang mencapai 296 persen. Peningkatan tersebut dipicu adanya pengembalian dana dari PLN melalui Dinas Perhubungan senilai kurang lebih Rp 7 miliar.

“Lain-lain PAD yang sah menjadi penyumbang kenaikan tertinggi, salah satunya karena adanya pengembalian PLN dari Dinas Perhubungan sekitar Rp 7 miliar. Selain itu, realisasi pajak daerah tercatat mencapai 34,45 persen, sementara retribusi daerah terealisasi sebesar 38,59 persen. Adapun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencapai 56,70 persen,” ungkapnya saat memaparkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) periode 1 Januari hingga 22 Mei 2026 dalam Rakor Pengendalian Operasional Kegiatan APBD dikutip akp2i.or.id pada Jumat (05/06).

Pada sektor pendapatan transfer, Pemkab Batang mencatat capaian sebesar 36,58 persen, yang terdiri atas transfer pemerintah pusat sebesar 37,40 persen dan transfer antar daerah sebesar 26,35 persen.

“Di sisi belanja daerah, realisasi anggaran hingga akhir Mei 2026 telah mencapai 32,40 persen. Pemerintah daerah terus melakukan pengendalian agar pelaksanaan program berjalan sesuai target yang telah ditetapkan,” terangnya.

Sementara itu, pada komponen pembiayaan daerah, anggaran penerimaan pembiayaan tercatat sebesar Rp 14,29 miliar dengan realisasi penyerapan mencapai lebih dari Rp 114 juta. Sri menyebut posisi pembiayaan daerah saat ini masih berada pada kondisi seimbang atau balance.

“Ke depan, Pemerintah Kabupaten Batang juga akan melanjutkan agenda pengendalian melalui pelaksanaan DES RKBMD atau Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah sebagai bagian dari optimalisasi pengelolaan asset,” pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sri juga menginformasikan sejumlah pegawai yang hadir mengenakan seragam putih karena tengah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) untuk memperkuat kapasitas aparatur di bidang pengadaan pemerintah