Alamat Kantor

Rukan Fatmawati Mas Blok 1 Kav.113 Lantai 4, Jakarta Selatan

Nomor telepon

082122285048

Alamat Email

sekretariat@akp2i.or.id

Pelaporan Realisasi PPL Paling Lambat 31 Januari

JAKARTA – Konsultan pajak perlu memperhatikan perubahan batas waktu penyampaian laporan realisasi Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL). Jika sebelumnya pelaporan realisasi PPL menjadi bagian dari laporan tahunan konsultan pajak yang disampaikan paling lambat akhir April, kini terdapat ketentuan baru yang menetapkan batas waktu pelaporan paling lambat 31 Januari tahun berikutnya.

Perubahan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 55 Tahun 2026 tentang Konsultan Pajak. Ketentuan ini menjadi perhatian penting bagi seluruh konsultan pajak, khususnya pemegang Izin Praktik Tingkat A, Tingkat B, dan Tingkat C, agar dapat memenuhi kewajiban pengembangan kompetensi profesional sekaligus melaksanakan pelaporan sesuai batas waktu yang ditetapkan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, laporan realisasi PPL disampaikan secara elektronik kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya setelah tahun pelaksanaan PPL.

Perubahan batas waktu ini menuntut konsultan pajak untuk lebih tertib dalam melakukan pencatatan dan dokumentasi kegiatan PPL yang telah diikuti selama satu tahun. Apabila sebelumnya konsultan pajak memiliki waktu hingga akhir April untuk menyampaikan laporan tahunan yang memuat realisasi PPL, kini pelaporan realisasi PPL memiliki tenggat waktu tersendiri, yaitu 31 Januari.

Pemenuhan SKP PPL Berdasarkan Tingkat Izin Praktik
Selain memperhatikan batas waktu pelaporan, konsultan pajak juga wajib memastikan pemenuhan jumlah Satuan Kredit Poin (SKP) PPL sesuai dengan tingkat izin praktik yang dimiliki.
Adapun ketentuan pemenuhan SKP PPL meliputi:

•    Tingkat A: 20 SKP PPL per tahun, dengan minimal 16 SKP PPL terstruktur.
•    Tingkat B: 30 SKP PPL per tahun, dengan minimal 24 SKP PPL terstruktur.
•    Tingkat C: 45 SKP PPL per tahun, dengan minimal 36 SKP PPL terstruktur.

Pemenuhan SKP PPL tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab profesional konsultan pajak dalam menjaga dan meningkatkan kompetensi, pengetahuan, serta kualitas pelayanan perpajakan.

AKP2I Dorong Peningkatan Kompetensi dan Kepatuhan Anggota

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I) memandang Pendidikan Profesional Berkelanjutan sebagai salah satu instrumen penting dalam membangun konsultan pajak yang profesional, kompeten, dan berintegritas.

Sejalan dengan hal tersebut, AKP2I secara berkelanjutan mendorong terselenggaranya berbagai kegiatan pendidikan dan pengembangan profesi, antara lain seminar, pelatihan, sharing session, diskusi perpajakan, serta kegiatan pembelajaran lainnya yang relevan dengan perkembangan regulasi dan praktik perpajakan.

Melalui berbagai kegiatan tersebut, AKP2I berupaya memberikan ruang bagi anggota untuk terus memperbarui pengetahuan, meningkatkan keterampilan, serta mengikuti dinamika kebijakan perpajakan di Indonesia.

AKP2I berkomitmen untuk terus mendukung peningkatan kualitas profesi konsultan pajak melalui pendidikan berkelanjutan, penguatan kompetensi, dan pembinaan profesionalisme anggota.

Membagikan: