Alamat Kantor

Rukan Fatmawati Mas Blok 1 Kav.113 Lantai 4, Jakarta Selatan

Nomor telepon

082122285048

Alamat Email

sekretariat@akp2i.or.id

Sosialisasikan PMK 71 Tahun 2026, AKP2I Sumsel Dorong Kepatuhan Pajak Lewat Pengurangan Sanksi

Palembang - Dalam upaya meningkatkan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak terhadap regulasi terbaru, Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I) Pengurus Daerah (PD) Sumatera Selatan (Sumsel) menyelenggarakan kegiatan Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL) bertemakan “Kebijakan dalam Pengurangan/Penghapusan Sanksi Denda Administrasi Wajib Pajak” dengan menghadirkan sosialisasi aturan perpajakan terkait Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026 pada Kamis (19/11).

Adapun acara tersebut di selenggarakan di Hotel Daira, Jalan Jenderal Sudirman, lantai 4, Ruang Baturaja, Palembang serta melibatkan AKP2I Pengurus Cabang (PC) Palembang dan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitun (Sumsel Babel).

Dalam sambutannya, Ketua Umum AKP2I Suherman Saleh mengungkapkan bahwa kegiatan ini sangat penting bagi wajib pajak, terlebih bagi mereka yang sedang menghadapi pemeriksaan maupun telah menerima permintaan klarifikasi dari kantor pajak melalui Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).

“Melalui kegiatan konsultasi dan penyuluhan, AKP2I berupaya memberikan pemahaman kepada wajib pajak agar segera mengambil langkah penyelesaian kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, saya mengimbau wajib pajak yang telah mendapatkan konsultasi atau penyuluhan agar segera menyelesaikan pokok utang pajaknya sebelum 20 Desember 2026,” ungkapnya kepada akp2i.or.id .

whatsapp-image-2026-11-20-at-111228-am-1.jpeg

Bagi konsultan pajak, Suherman berharap dapat bekerja lebih keras dan proaktif dalam menyosialisasikan kebijakan tersebut kepada wajib pajak agar dapat membantu penerimaan negara secara maksimal.

“Konsultan pajak memiliki peran penting dalam memberikan pendampingan dan pemahaman agar wajib pajak mengetahui ketentuan yang berlaku serta dapat mengambil langkah yang tepat dalam menyelesaikan kewajibannya,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua AKP2I PD Sumsel Aman Syafei berharap informasi mengenai pembaruan kebijakan perpajakan dapat tersebar lebih luas dan menjangkau lebih banyak wajib pajak. 

“Sinergi antara pemerintah, konsultan pajak, wajib pajak, dan media diharapkan mampu menjadi pilar utama dalam mendukung terciptanya tingkat kepatuhan perpajakan yang lebih baik. Kolaborasi lintas pihak ini diyakini akan memberikan dampak positif terhadap optimalisasi penerimaan negara ke depan,” ucapnya. 

Dari sisi penyelenggara, Ketua AKP2I PC Palembang Ratu Leny turut menekankan pentingnya menjaga kesinambungan komunikasi dan kerja sama dengan otoritas pajak. 

“Melalui forum edukasi semacam ini, asosiasi berkomitmen untuk terus bersinergi serta membantu program Kanwil DJP Sumsel Babel dalam mencapai target penerimaan pajak yang telah diamanahkan,” katanya. 

Sosialisasi Pajak

Penyuluh Pajak Ahli Muda Kanwil DJP Sumsel Babel Apriandi menyampaikan bahwa peserta mendapatkan penjelasan komprehensif mengenai perubahan mekanisme pembayaran utang pajak, jenis sanksi administrasi yang masuk dalam cakupan kebijakan, besaran pengurangan berdasarkan kategori, hingga persyaratan dan prosedur pengajuan permohonan.

Dalam paparannya, ia mengatakan bahwa PMK Nomor 71 Tahun 2026 merupakan perubahan atas PMK Nomor 118 Tahun 2024. Salah satu substansi penting dalam aturan tersebut adalah penyempurnaan mekanisme pengalokasian pembayaran utang pajak.

“Melalui ketentuan baru ini, pembayaran terlebih dahulu diperhitungkan untuk melunasi pokok utang pajak sebelum dialokasikan terhadap sanksi administrasi. Mekanisme tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban pokok perpajakannya,” ujarnya.

Baca Juga: https://akp2i.or.id/berita/bangun-kolaborasi-akp2i-sumsel-jalin-silaturahmi-dengan-kanwil-djp-sumsel-babel

Meski demikian, masyarakat perlu memahami secara jernih bahwa pengurangan maupun penghapusan sanksi administrasi tidak berarti menghapus seluruh kewajiban perpajakan.

“Pokok utang pajak tetap wajib dilunasi, sementara setiap bentuk keringanan yang diberikan harus mengikuti persyaratan serta mekanisme prosedural yang telah ditetapkan,” sambungnya.

Tidak hanya itu saja, Apriandi pun menjelaskan bahwa kebijakan yang diatur melalui PMK Nomor 71 Tahun 2026 dan KEP-239/PJ/2026 diharapkan menjadi salah satu langkah konkret pemerintah dalam menghadirkan kemudahan bagi masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya.

“Lebih dari sekadar keringanan administratif, regulasi ini juga diarahkan untuk mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan,” katanya. 

Membagikan: