Jakarta- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali memaparkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir April 2026 dalam Konferensi Pers APBN KiTA yang digelar pada Selasa (19/05) laludi Jakarta. Di tengah ketidakpastian global dan ketegangan geopolitik di Timur Tengah, Menkeu menegaskan bahwa fondasi ekonomi Indonesia tetap solid dengan realisasi APBN yang menunjukkan tren sangat positif.

"Hari ini kita menyampaikan lagi realisasi APBN kita, kinerja dan fakta, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara," ungkapnya dikutip dari laman kemenkeu.go.id pada Rabu (20/05).

Pada kesempatan tersebut, ia memaparkan bahwa hingga April 2026, pendapatan negara berhasil menembus angka Rp 918,4 triliun, atau tumbuh sebesar 13 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Akselerasi pendapatan ini utamanya ditopang oleh kinerja perpajakan yang tumbuh kuat sebesar 13,7 persen, di mana penerimaan pajak tumbuh 16,1 persen (yoy),” tambahnya.

Menkeu juga menyoroti pertumbuhan pada Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi yang naik 25 persen, PPh 21 (gaji karyawan) yang tumbuh 21 persen, serta PPN dan PPN-BM yang melonjak hingga 40 persen. Menurutnya, data tersebut membantah isu adanya penurunan daya beli di masyarakat. 

"PPh 21 tumbuh 21 persen. Ini data yang bicara, bukan perasaan saya. Jadi tidak benar bahwa daya beli masyarakat hancur," imbuh Purbaya.

Selain pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga mencatatkan kinerja impresif dengan realisasi mencapai Rp 171,3 triliun, atau tumbuh 11,8 persen. Sementara itu, penerimaan Bea dan Cukai mulai membalikkan keadaan menjadi tumbuh positif 0,6 persen setelah sempat terkontraksi pada bulan Maret lalu.

Dari sisi pengeluaran, pemerintah berkomitmen untuk tidak mengerem stimulus perekonomian. Realisasi belanja negara hingga April 2026 telah menembus Rp 1.000 triliun, atau tumbuh signifikan sebesar 34,3 persen secara year-on-year. Pertumbuhan ini didorong oleh Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang melonjak hingga 57,9 persen. 

Menkeu menjelaskan bahwa percepatan belanja ini sengaja dilakukan agar daya dorong APBN terhadap perekonomian dapat dirasakan secara merata sepanjang tahun. 

“Pemerintah juga memastikan bahwa subsidi energi, termasuk BBM, akan tetap dipertahankan hingga akhir tahun guna menjaga stabilitas sosial dan ekonomi,” ujarnya.

Purbaya juga mengatakan bahwa berkat kombinasi pendapatan yang kuat dan pengelolaan belanja yang terukur, postur kelolaan fiskal per April 2026 menunjukkan perbaikan yang sangat signifikan dibandingkan bulan sebelumnya. Defisit APBN turun menjadi Rp 164,4 triliun atau hanya 0,64 persen dari PDB. Di mana angka tersebut membaik dibandingkan defisit per Maret 2026 yang sempat menyentuh 0,93 persen dari PDB. Menkeu juga mematahkan analisis beberapa pihak yang menyederhanakan hitungan defisit secara linier. 

"Maret kemarin defisit 0,93 persen, analis bilang kalau dikali empat setahun bisa 3,6 persen, itu hitungan ajaib. Sekarang (April) defisit turun ke 0,64 persen," jelasnya.

Tidak hanya itu saja, Menteri Keuangan menyampaikan bahwa pemerintah terus bersinergi dengan Bank Sentral untuk menjaga likuiditas sistem keuangan guna mendukung sektor riil dan swasta. 

“Memasuki triwulan kedua, pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi akan semakin terakselerasi, salah satunya didukung oleh rencana peluncuran insentif tambahan untuk kendaraan listrik (mobil dan motor listrik) pada periode April hingga Juni demi mendongkrak stimulus perekonomian nasional,” pungkas Purbaya.