Era digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem perpajakan. Tentu saja, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menciptakan peluang sekaligus tantangan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. Di satu sisi, teknologi digital memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun di sisi lain, kompleksitas transaksi di era digital menuntut strategi baru dalam administrasi perpajakan.

Pemerintah harus beradaptasi dengan cepat untuk menghadapi tantangan tersebut. Oleh karena itu, inovasi dan modernisasi sistem perpajakan menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan penerimaan pajak di era digital. Lalu, apa saja strategi yang dapat dilakukan?

Memanfaatkan Teknologi untuk Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak

Teknologi informasi memiliki peran krusial dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak. Sebagai contoh, wajib pajak dapat dengan mudah melaporkan dan membayar pajak kapan pun dan di mana pun melalui sistem administrasi perpajakan online.

Selain itu, pemerintah juga dapat memanfaatkan teknologi untuk:

• Memperluas basis pajak: Pada dasarnya, era digital memudahkan pemerintah dalam mengidentifikasi potensi wajib pajak baru, termasuk dari sektor e-commerce dan ekonomi digital melalui data dan informasi yang tersedia.
• Meningkatkan kepatuhan pajak: Lebih lanjut, sistem online yang terintegrasi memudahkan pemerintah dalam melakukan monitoring dan pengawasan kepatuhan wajib pajak.
• Mencegah penggelapan pajak: Selanjutnya, pemerintah dapat mendeteksi dan mencegah praktik penggelapan pajak dengan teknologi seperti blockchain dan big data.

Mengoptimalkan Potensi Pajak dari Ekonomi Digital

Ekonomi digital tumbuh pesat di Indonesia. Namun demikian, pemanfaatan teknologi informasi dalam transaksi ekonomi digital menimbulkan tantangan tersendiri dalam pemungutan pajak. Oleh karena itu, pemerintah perlu merumuskan kebijakan dan regulasi yang tepat untuk mengoptimalkan potensi pajak dari sektor ini.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

• Memperjelas pengaturan pemajakan transaksi e-commerce: Pertama, pemerintah perlu menetapkan aturan yang jelas mengenai objek pajak, subjek pajak, dan tarif pajak untuk transaksi e-commerce.
• Memperkuat kerja sama internasional: Kedua, pemerintah perlu memperkuat kerja sama dengan negara lain untuk menghadapi tantangan pemajakan transaksi lintas batas di era digital.
• Mengembangkan sistem pemungutan pajak yang adaptif: Ketiga, pemerintah perlu mengembangkan sistem pemungutan pajak yang fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan teknologi dan model bisnis baru di era digital.

Dengan menerapkan strategi yang tepat, pemerintah dapat mengoptimalkan penerimaan pajak di era digital. Pada akhirnya, penerimaan pajak yang optimal akan mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.