Kupas Tuntas Pajak “E-commerce” dalam PMK Nomor 37 Tahun 2025

Jakarta – Tidak dapat dipungkiri, e-commerce kian berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, sehingga pemerintah perlu mengatur dan mengenakan pajak pada transaksi on-line untuk meningkatkan pendapatan negara. Selain itu, pemerintah juga ingin memastikan bahwa pelaku usaha on-line dan off-line memiliki kewajiban pajak yang sama, sehingga tidak ada diskriminasi antara kedua jenis usaha. Untuk mendukung hal […]

Menuju Masa Depan yang Setara, AKP2I Sambut Baik Adanya Piagam Wajib Pajak

Jakarta – Berlokasi di  Auditorium Cakti Buddhi Bhakti (CBB) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (KPDJP), DJP secara resmi meluncurkan Piagam Wajib Pajak (Taxpayers’ Charter) sebagai tonggak penting dalam memperkuat hubungan antara negara dan Wajib Pajak. Dimana, peluncuran tersebut dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto, dan disaksikan oleh jajaran pimpinan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), perwakilan Wajib Pajak, […]

Bahas Seluk Beluk Pelaporan Pajak, AKP2I Gelar “Sharing Session” PER-11/PJ/2025

Jakarta – Sebagai upaya memberikan edukasi dan literasi seputar perpajakan, Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I) menyelenggarakan sharing session atau seminar pajak seputar Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025. Dalam sambutannya, Ketua Umum AKP2I Suherman Saleh mengungkapkan bahwa peraturan ini sangat penting bagi kita semua karena membahas tentang ketentuan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan […]

Pemerintah Tunjuk Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak Penghasilan untuk Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara resmi mengumumkan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025. PMK-37/2025 ini mengatur penunjukan pihak lain sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) serta tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pedagang dalam negeri dengan mekanisme perdagangan melalui sistem elektronik […]

Lantik Pengurus Pusat Periode 2025-2030, AKP2I Tekankan Profesionalitas Konsultan Pajak

AKP2I, Jakarta – Bertempat di Klub Kelapa Gading, Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I) secara resmi mengumumkan dan melantik 61 orang dewan dan pengurus pusat periode 2025-2030. Dimana, pelantikan tersebut dilakukan langsung oleh Ketua Umum AKP2I Suherman Saleh pada Sabtu (05/07). Suherman Saleh menyampaikan bahwa dalam kepengurusan baru periode 2025-2030, AKP2I akan berupaya untuk meningkatkan […]

Aturan Baru Kuasa Hukum Pajak: Kompetensi Lebih Terjamin

Jakarta – Kementerian Keuangan melalui Sekretariat Pengadilan Pajak tengah menyusun Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) mengenai Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak. RPMK ini bertujuan untuk menyempurnakan ketentuan yang ada, khususnya terkait persyaratan, permohonan, perpanjangan, dan pencabutan izin sebagai kuasa hukum di Pengadilan Pajak, demi memberikan perlindungan kepada pencari keadilan dan meningkatkan kualitas bantuan hukum. Perubahan signifikan […]

Era Baru Pengawasan Profesi Pajak: PPPK Bertransformasi Menjadi Direktorat di Bawah Struktur Baru Kemenkeu

Jakarta – Kementerian Keuangan telah mengumumkan sebuah perubahan struktural yang fundamental bagi para profesional di sektor keuangan, yang secara langsung berdampak pada konsultan pajak di Indonesia. Melalui penataan organisasi terkini, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) secara resmi telah bertransformasi menjadi Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan (Direktorat PPPK). Perubahan ini menempatkan Direktorat PPPK sebagai unit […]

DJP Gandeng Tim Satgassus Polri, Sasar Pajak dari Shadow Economy

Dirjen Pajak Bimo Wijayanto

Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara resmi mengumumkan sinergi dengan Tim Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Polri untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Langkah yang diresmikan melalui Keterangan Tertulis nomor KT-13/2025 pada tanggal 17 Juni 2025 ini menandai peningkatan intensitas pengawasan dan penegakan hukum, yang secara langsung meningkatkan peran strategis konsultan pajak dalam membantu Wajib Pajak mengelola […]

Perubahan Format Induk dan Lampiran SPT Masa PPh Unifikasi Melalui PER-11/PJ/2025

Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 pada tanggal 22 Mei 2025. Peraturan ini menetapkan ketentuan baru mengenai pelaporan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Meterai dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan. Salah satu perubahan signifikan yang diatur […]

Hadi Poernomo Diangkat sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Penerimaan Negara

Jakarta, 14 Mei 2025 — Presiden Republik Indonesia resmi mengangkat Dr. Drs. Hadi Poernomo, S.H., Ak., C.A., M.B.A. sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Penerimaan Negara, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/P Tahun 2025. Ketua Umum AKP2I, Dr. Suherman Saleh, Ak, M.Sc, CA, menyampaikan apresiasi atas penunjukan ini. “Kami, keluarga besar AKP2I sangat […]