Office Address

Rukan Fatmawati Mas Blok 1 Kav.113 Lantai 4, Jakarta Selatan

Phone Number

082122285048

Email Address

sekretariat@akp2i.or.id

PMK 71 Tahun 2026: Ketika Negara Berikan Kesempatan Kedua Kepada Wajib Pajak

Penulis: Fery Fadly (Praktisi Pajak/Kuasa Hukum Pajak | Pengurus Pusat AKP2I)

Jakarta - Pajak merupakan salah satu instrumen utama dalam penyelenggaraan negara. Melalui penerimaan pajak, pemerintah membiayai pembangunan, menyediakan pelayanan publik, menjaga stabilitas ekonomi, serta memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu, kepatuhan perpajakan merupakan bagian penting dari tanggung jawab bersama dalam kehidupan bernegara. Namun, membangun kepatuhan tidak semestinya hanya dilakukan melalui penegakan kewajiban dan pengenaan sanksi. Di dalamnya juga harus terdapat kepastian hukum, perlindungan hak, proporsionalitas, dan kesempatan bagi wajib pajak untuk memperbaiki kekeliruan yang terjadi.

Dalam konteks tersebut, terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026 tentang Perubahan atas PMK Nomor 118 Tahun 2024 menjadi kebijakan yang patut memperoleh perhatian.

Di mana, peraturan tersebut menyempurnakan tata cara pembetulan, keberatan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan di bidang perpajakan. Salah satu substansi yang penting ialah pengaturan mengenai pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dalam rangka mendorong perekonomian nasional.[1]

Baca Juga: https://akp2i.or.id/berita/negara-pandai-memungut-tetapi-apakah-sudah-pandai-mengelola

Terlebih, kebijakan tersebut juga membuka ruang penyelesaian kewajiban perpajakan dengan pendekatan yang lebih proporsional. Wajib pajak tetap berkewajiban memenuhi pokok pajaknya, tetapi memperoleh kesempatan untuk memanfaatkan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sesuai persyaratan yang ditetapkan.

Bagi dunia usaha, kesempatan ini dapat menjadi momentum untuk memperbaiki kondisi administrasi dan keuangan perusahaan. Bagi negara, kebijakan tersebut dapat mendukung percepatan penyelesaian kewajiban perpajakan serta memperkuat kepatuhan sukarela.

Dengan demikian, PMK 71 Tahun 2026 patut dipahami bukan semata-mata sebagai kebijakan pengurangan beban wajib pajak, melainkan sebagai bagian dari upaya membangun hubungan perpajakan yang lebih sehat antara negara dan masyarakat.

1. Memahami Substansi Kebijakan: Penghapusan Sanksi Bukan Pemutihan Pajak

Hal pertama yang perlu dipahami secara tepat ialah perbedaan antara pokok utang pajak dan sanksi administratif. Pokok pajak merupakan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, sanksi administratif merupakan konsekuensi hukum yang timbul akibat tidak terpenuhinya ketentuan tertentu dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Sehingga, keduanya memiliki kedudukan dan karakter hukum yang berbeda.

Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif tidak serta-merta menghapus kewajiban pokok pajak. Oleh karena itu, fasilitas dalam PMK 71 Tahun 2026 tidak tepat apabila dipersepsikan sebagai kebijakan pemutihan seluruh utang pajak.

Dalam siaran pers tanggal 12 Oktober 2026, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak menghapus kewajiban pelunasan pokok utang pajak. Fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi tetap harus memenuhi persyaratan yang berlaku.[2]

Penegasan ini penting agar wajib pajak tidak salah memahami tujuan kebijakan. Negara tetap memiliki kepentingan untuk memperoleh penerimaan pajak yang menjadi haknya. Namun, dalam proses penyelesaiannya, terdapat ruang hukum untuk memberikan perlakuan yang lebih proporsional terhadap sanksi administratif.

Dengan kata lain, yang diberikan bukan pembebasan dari tanggung jawab perpajakan, melainkan kesempatan untuk menyelesaikan kewajiban dengan mekanisme yang lebih memberikan kepastian.

2. Perubahan Mekanisme Pembayaran: Pokok Pajak Menjadi Prioritas

Salah satu perubahan penting dalam PMK 71 Tahun 2026 berkaitan dengan mekanisme penghitungan pembayaran utang pajak. Di mana, sebelumnya pembayaran yang dilakukan wajib pajak diperhitungkan secara proporsional antara pokok utang pajak dan sanksi administratif.

Melalui perubahan ketentuan tersebut, pembayaran terlebih dahulu diperhitungkan untuk melunasi pokok utang pajak. Perubahan ini mempunyai arti praktis bagi wajib pajak. Dalam kondisi tertentu, akumulasi sanksi administratif dapat meningkatkan jumlah kewajiban yang harus diselesaikan. Apabila pembayaran yang dilakukan terus terbagi antara pokok dan sanksi, penyelesaian pokok kewajiban dapat membutuhkan waktu lebih panjang. 

Dengan mekanisme baru, wajib pajak memperoleh kesempatan untuk memprioritaskan penyelesaian pokok pajak, sementara sanksi administratif yang memenuhi persyaratan dapat diproses melalui fasilitas pengurangan atau penghapusan.

Dari perspektif penerimaan negara, pendekatan ini dapat mendorong percepatan pelunasan pokok utang pajak yang tertunda.Dari perspektif wajib pajak, mekanisme tersebut memberikan ruang pengelolaan arus kas yang lebih terukur, khususnya bagi pelaku usaha yang harus menjaga keberlangsungan kegiatan operasionalnya.Kedua kepentingan tersebut tidak harus dipertentangkan. Justru melalui penyelesaian yang lebih proporsional, kepentingan fiskal negara dan keberlanjutan kegiatan ekonomi dapat berjalan beriringan.[3]

3. Ruang Lingkup Fasilitas dan Hal yang Harus Diperhatikan Wajib Pajak

Wajib pajak perlu memahami bahwa PMK 71 Tahun 2026 tidak memberikan penghapusan sanksi secara otomatis kepada seluruh wajib pajak. Ketentuan ini mengatur mekanisme hukum, persyaratan administratif, dan ruang pengajuan permohonan. Selanjutnya, kebijakan pelaksanaannya dijabarkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026 tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan dengan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif.[4]

Dalam penerapannya, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Pertama, sanksi atas keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan. Wajib pajak yang memiliki denda keterlambatan pelaporan SPT perlu mengidentifikasi jenis SPT, masa atau tahun pajak, tanggal penerbitan tagihan, dan ketentuan fasilitas yang berlaku.

Kedua, sanksi bunga atas keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak. Wajib pajak perlu meneliti dasar pengenaan sanksi, periode keterlambatan, serta apakah ketetapan tersebut termasuk dalam kelompok yang memperoleh fasilitas.

Ketiga, sanksi yang timbul dari kegiatan pengawasan dan pemeriksaan. Sanksi yang timbul dalam proses pengawasan maupun pemeriksaan perlu ditelaah berdasarkan dasar penerbitan dan ketentuan khusus dalam kebijakan pelaksanaan.

Keempat, sanksi dalam kewajiban perpajakan lainnya. Wajib pajak juga perlu mengidentifikasi kemungkinan adanya sanksi administratif yang berkaitan dengan Program Pengungkapan Sukarela dan kelompok kewajiban lain yang secara khusus dicakup dalam kebijakan pelaksanaan.

Perlu ditegaskan bahwa setiap kelompok memiliki persyaratan, besaran fasilitas, dan periode pemanfaatan yang berbeda. Tidak tepat apabila seluruh jenis sanksi dianggap memperoleh pengurangan dengan persentase maupun batas waktu yang sama.

Selain itu, sanksi administratif yang timbul akibat proses keberatan, banding, maupun peninjauan kembali tidak termasuk dalam fasilitas pengurangan atau penghapusan berdasarkan mekanisme kebijakan tersebut.[5] 

Oleh sebab itu, pemeriksaan terhadap dokumen perpajakan menjadi langkah awal yang tidak boleh diabaikan.

4. Kekhilafan atau Bukan Karena Kesalahan Wajib Pajak: Dimensi Keadilan dalam Hukum Pajak

Salah satu prinsip yang penting untuk dipahami dalam hukum perpajakan terdapat dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan apabila sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.[6]

Frasa tersebut mempunyai makna hukum yang penting. Dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, tidak semua kekeliruan administratif dapat serta-merta dipersamakan dengan tindakan yang disengaja untuk menghindari kewajiban pajak. Terdapat keadaan ketika wajib pajak telah berupaya melaksanakan kewajibannya, tetapi menghadapi kekeliruan pencatatan, kesalahan administrasi, kendala teknis, atau keadaan tertentu yang memengaruhi ketepatan pelaksanaan kewajiban tersebut.

Dalam keadaan demikian, penilaian terhadap sanksi seharusnya tidak hanya berhenti pada fakta bahwa terjadi keterlambatan atau kekeliruan. Perlu pula diperhatikan penyebab, kronologi, bukti pendukung, dan hubungan antara keadaan yang terjadi dengan timbulnya sanksi. Namun, perlu dibedakan antara hak mengajukan permohonan berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP dan fasilitas kebijakan khusus berdasarkan PMK 71 Tahun 2026 beserta KEP-239/PJ/2026. Keduanya memiliki landasan, ruang lingkup, dan persyaratan yang harus diperiksa secara tersendiri.

Menurut hemat penulis, prinsip kekhilafan atau bukan karena kesalahan wajib pajak merupakan pengingat bahwa hukum perpajakan tidak hanya berbicara mengenai kewajiban, tetapi juga mengenai perlindungan terhadap hak wajib pajak.

Hukum yang baik bukanlah hukum yang semata-mata mampu menjatuhkan sanksi, melainkan hukum yang mampu menempatkan sanksi secara tepat, proporsional, dan berdasarkan keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

5. Jangan Menunggu: Saatnya Wajib Pajak Melakukan Evaluasi

Kebijakan ini sebaiknya tidak hanya menjadi perhatian wajib pajak yang sedang menghadapi penagihan atau telah menerima Surat Tagihan Pajak maupun Surat Ketetapan Pajak. Perusahaan dan wajib pajak orang pribadi yang memiliki riwayat kewajiban perpajakan perlu melakukan evaluasi terhadap posisi administrasi dan kewajiban pajaknya.

Maka, langkah yang dapat dilakukan meliputi:

a. Menginventarisasi seluruh Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak yang masih memiliki saldo kewajiban.

b. Memisahkan nilai pokok pajak dan sanksi administratif.

c. Mengidentifikasi dasar hukum serta jenis sanksi yang dikenakan.

d. Memeriksa status pembayaran dan saldo kewajiban.

e. Meneliti apakah ketetapan tersebut termasuk dalam ruang lingkup fasilitas.

f. Menyusun kronologi apabila terdapat kekhilafan atau keadaan yang bukan disebabkan oleh kesalahan wajib pajak.

g. Menyiapkan bukti pendukung dan dokumen administrasi yang diperlukan.

h. Memastikan status keberatan, permohonan pengurangan atau pembatalan, serta upaya hukum lainnya sesuai persyaratan.

j. Mengajukan permohonan melalui mekanisme dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Bagi wajib pajak badan, evaluasi sebaiknya dilakukan secara terpadu dengan melibatkan bagian keuangan, akuntansi, manajemen, serta konsultan perpajakan. Langkah tersebut diperlukan agar fasilitas yang tersedia tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi benar-benar dapat dimanfaatkan berdasarkan kondisi konkret wajib pajak.

Kesempatan yang diberikan oleh negara harus direspons dengan sikap bertanggung jawab. Jangan sampai fasilitas yang tersedia justru tidak dimanfaatkan karena kurangnya pemahaman atau keterlambatan dalam melakukan evaluasi.

6. Mendukung Penerimaan Negara Tanpa Mengabaikan Keberlangsungan Dunia Usaha

Kita perlu menempatkan kebijakan ini dalam kerangka kepentingan yang lebih luas. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas fiskal dan memastikan penerimaan negara dapat mendukung pembiayaan pembangunan. Dalam konteks tersebut, kepatuhan perpajakan menjadi salah satu fondasi penting bagi keberlanjutan APBN.

Oleh karena itu, kebijakan yang mendorong penyelesaian kewajiban pajak patut memperoleh dukungan. Namun, penerimaan negara yang berkelanjutan juga membutuhkan kondisi ekonomi yang sehat. Dunia usaha harus memiliki kemampuan untuk menjalankan kegiatan operasional, mempertahankan tenaga kerja, menjaga rantai pasok, dan melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Perusahaan yang mengalami tekanan keuangan akibat akumulasi kewajiban administratif membutuhkan penyelesaian yang terukur agar tidak kehilangan kemampuan untuk melanjutkan kegiatan usahanya. Dalam konteks tersebut, fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dapat menjadi instrumen yang membantu mempertemukan kepentingan fiskal dengan keberlangsungan kegiatan ekonomi.

Kebijakan ini bukan berarti negara mengurangi kepentingannya untuk memperoleh penerimaan. Sebaliknya, penyelesaian pokok pajak yang lebih terarah dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat penerimaan negara.

Dukungan terhadap program pemerintah tidak harus dimaknai sebagai penerimaan tanpa ruang evaluasi. Dukungan yang konstruktif justru dapat diwujudkan melalui pemanfaatan kebijakan secara bertanggung jawab, peningkatan kepatuhan, serta pemberian masukan yang membangun.

Negara membutuhkan penerimaan yang kuat. Dunia usaha membutuhkan kepastian dan kemampuan untuk bertumbuh. Keduanya merupakan bagian dari kepentingan ekonomi nasional.

7. Ketika Target Penerimaan Tercapai, Apakah Rakyat Telah Memperoleh Keadilan?

Pada bagian ini terdapat pertanyaan yang lebih mendasar dan patut menjadi refleksi bersama. Pencapaian target penerimaan negara merupakan salah satu indikator keberhasilan kebijakan fiskal. Namun, apakah terpenuhinya target penerimaan secara otomatis menunjukkan bahwa keadilan bagi masyarakat telah tercapai? Jawabannya tentu tidak sesederhana itu.

Penerimaan negara merupakan ukuran keberhasilan dalam menghimpun sumber pembiayaan. Sementara itu, keadilan berkaitan dengan bagaimana beban pajak didistribusikan, bagaimana hak masyarakat dilindungi, bagaimana kewenangan dijalankan, serta bagaimana penerimaan tersebut dikelola dan dikembalikan dalam bentuk manfaat bagi masyarakat.

Keadilan perpajakan tidak hanya diukur dari kemampuan negara menghimpun penerimaan, tetapi juga dari proporsionalitas pembebanan pajak, kepastian hukum, kualitas pelayanan, dan perlakuan yang setara terhadap wajib pajak.

Masyarakat tentu mengharapkan agar pajak yang dibayarkan dapat dirasakan manfaatnya melalui pendidikan yang berkualitas, pelayanan kesehatan yang terjangkau, pembangunan infrastruktur yang merata, perlindungan sosial, serta kesempatan ekonomi yang lebih baik.

Dengan demikian, pencapaian target penerimaan harus diikuti dengan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Pajak yang dipungut dari masyarakat pada hakikatnya merupakan amanah publik. Karena itu, keberhasilan fiskal tidak seharusnya berhenti pada angka penerimaan, melainkan harus tercermin dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, wajib pajak juga harus dipandang sebagai subjek hukum yang mempunyai hak, bukan semata-mata sebagai sumber penerimaan negara.

Hubungan antara negara dan wajib pajak harus dibangun atas dasar keseimbangan. Negara berhak memperoleh penerimaan berdasarkan undang-undang, sedangkan wajib pajak berhak memperoleh kepastian hukum, pelayanan yang layak, perlakuan yang adil, dan perlindungan atas hak-haknya.

Dengan demikian, ukuran keberhasilan kebijakan perpajakan seharusnya mencakup tiga hal: meningkatnya penerimaan negara, tumbuhnya kepatuhan sukarela, dan terwujudnya manfaat nyata bagi masyarakat.

8. Keadilan Administratif: Tidak Semua Kekhilafan Harus Dipandang sebagai Ketidakpatuhan yang Disengaja

Pengenaan sanksi administratif merupakan bagian dari sistem penegakan hukum perpajakan. Keberadaannya diperlukan untuk menjaga kedisiplinan dan memastikan setiap wajib pajak melaksanakan kewajibannya.

Namun, penerapan sanksi tetap harus memperhatikan dasar hukum, prosedur, dan keadaan yang relevan. Tidak setiap kekeliruan administratif lahir dari kehendak untuk menghindari pembayaran pajak. Dalam praktik, terdapat wajib pajak yang telah beritikad baik, tetapi menghadapi keadaan yang menyebabkan terjadinya kesalahan atau keterlambatan.

Dalam kondisi demikian, mekanisme pengurangan atau penghapusan sanksi merupakan salah satu bentuk ruang koreksi yang disediakan oleh hukum. Tentu, hal ini tidak berarti setiap alasan dapat diterima tanpa pembuktian. Permohonan tetap harus memenuhi ketentuan, disertai penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan dinilai berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. 

Keadilan tidak boleh dimaknai sebagai penghapusan tanggung jawab. Sebaliknya, keadilan harus mampu membedakan antara pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja dan kekhilafan yang terjadi dalam keadaan tertentu.

Di sinilah pentingnya penerapan prinsip proporsionalitas dalam administrasi perpajakan. Kepentingan negara harus tetap terlindungi, tetapi hak wajib pajak yang memiliki dasar hukum juga harus mendapatkan ruang yang semestinya.

9. Penutup: Negara yang Kuat Dibangun melalui Penerimaan dan Keadilan

Pada akhirnya, hubungan antara negara dan wajib pajak tidak semata-mata merupakan hubungan antara pihak yang memungut dan pihak yang membayar. Di dalamnya terdapat kepercayaan, tanggung jawab, dan kepentingan bersama untuk membangun kehidupan bernegara yang lebih baik.

Negara membutuhkan kepatuhan masyarakat untuk menjaga keberlanjutan penerimaan. Sebaliknya, masyarakat membutuhkan sistem perpajakan yang memberikan kepastian hukum, pelayanan yang baik, serta perlakuan yang adil.

Maka sekali lagi, PMK 71 Tahun 2026 perlu ditempatkan dalam kerangka pemikiran tersebut. Bagi wajib pajak, kebijakan ini merupakan kesempatan untuk mengevaluasi kewajiban, menyelesaikan pokok pajak, dan memanfaatkan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sesuai ketentuan.

Bagi pemerintah, kebijakan ini merupakan salah satu instrumen untuk memperkuat kepatuhan sukarela dan mendorong penyelesaian kewajiban perpajakan secara lebih efektif.

Bagi dunia usaha, kebijakan ini dapat menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola perpajakan dan menjaga kesinambungan kegiatan ekonomi. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan: keberhasilan negara tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar penerimaan pajak yang berhasil dihimpun, tetapi juga oleh seberapa adil sistem tersebut dijalankan dan seberapa nyata manfaatnya dirasakan oleh rakyat. Sebab, pada hakikatnya, pajak bukan hanya persoalan kewajiban membayar kepada negara. Pajak juga merupakan bentuk kepercayaan masyarakat kepada negara untuk mengelola sumber daya publik demi kepentingan bersama.

Negara membutuhkan penerimaan. Wajib pajak membutuhkan kepastian. Masyarakat membutuhkan keadilan. Ketiganya harus berjalan dalam satu tujuan yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

Artikel ini merupakan pandangan dan kajian literasi hukum perpajakan penulis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administratif harus memperhatikan jenis ketetapan, dasar pengenaan sanksi, status kewajiban, persyaratan, serta prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

CATATAN KAKI DAN RUJUKAN HUKUM

[1] Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan, khususnya konsiderans dan Pasal I, ditetapkan pada tanggal 29 September 2026 dan diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2026.

[2] Direktorat Jenderal Pajak, “Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban Perpajakan”, Siaran Pers, 12 Oktober 2026.

[3] Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2026, ketentuan mengenai perubahan mekanisme pembayaran utang pajak. Lihat juga Direktorat Jenderal Pajak, “Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban Perpajakan”, Siaran Pers, 12 Oktober 2026.

[4] Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026 tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan dengan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif, ditetapkan pada tanggal 8 Oktober 2026.

[5] Direktorat Jenderal Pajak, “Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban Perpajakan”, Siaran Pers, 12 Oktober 2026, khususnya mengenai ruang lingkup fasilitas dan pengecualian sanksi administratif yang timbul dari proses keberatan, banding, dan peninjauan kembali.

[6] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 36 ayat (1) huruf a.

Share: