Registration
Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia - AKP2I

Office Address

Rukan Fatmawati Mas Blok 1 Kav.113 Lantai 4, Jakarta Selatan

Phone Number

082122285048

Email Address

sekretariat@akp2i.or.id

Tax

shape shape
DJP: Hingga April 2026, Penerimaan Pajak Digital Capai Rp 52,04 Triliun News

DJP: Hingga April 2026, Penerimaan Pajak Digital Capai Rp 52,04 Triliun

  • avatar Heru Yulianto
  • 22-05-2026
Menkeu Purbaya: Hingga April 2026, Kinerja APBN Tetap Solid dan Penerimaan Pajak Tumbuh 16,1 Persen Taxation

Menkeu Purbaya: Hingga April 2026, Kinerja APBN Tetap Solid dan Penerimaan Pajak Tumbuh 16,1 Persen

  • avatar Heru Yulianto
  • 20-05-2026
Menilik Coretax dan Risiko Fiskal Baru di Industri Perkebunan AKP2I

Menilik Coretax dan Risiko Fiskal Baru di Industri Perkebunan

  • avatar Sekretariat AKP2I
  • 20-05-2026
Kanwil DJP Banten Ungkap Kasus Pidana Pajak Perusahaan Baja Taxation

Kanwil DJP Banten Ungkap Kasus Pidana Pajak Perusahaan Baja

  • avatar Heru Yulianto
  • 14-05-2026
Kanwil DJP Jabar I Bekukan Rekening Penunggak Pajak Senilai Rp 224 Miliar Taxation

Kanwil DJP Jabar I Bekukan Rekening Penunggak Pajak Senilai Rp 224 Miliar

  • avatar Heru Yulianto
  • 07-05-2026
Sah, Pemerintah Resmi Perpanjang Batas Lapor SPT Badan 2025 Taxation

Sah, Pemerintah Resmi Perpanjang Batas Lapor SPT Badan 2025

  • avatar Heru Yulianto
  • 30-04-2026
Coretax: Fasilitas Administratif atau Beban Tanpa Dasar Hukum? AKP2I

Coretax: Fasilitas Administratif atau Beban Tanpa Dasar Hukum?

  • avatar Sekretariat AKP2I
  • 30-04-2026
DJP: Hingga 31 Maret 2026, Pajak Digital Capai Rp 50,51 Triliun Taxation

DJP: Hingga 31 Maret 2026, Pajak Digital Capai Rp 50,51 Triliun

  • avatar Heru Yulianto
  • 28-04-2026
Restitusi Pajak: Defisit Anggaran atau Defisit Keadilan? AKP2I

Restitusi Pajak: Defisit Anggaran atau Defisit Keadilan?

  • avatar Sekretariat AKP2I
  • 14-04-2026
Kanwil DJP Jakarta Utara dan DJBC Lakukan Pengawasan Kapal Wisata Asing News

Kanwil DJP Jakarta Utara dan DJBC Lakukan Pengawasan Kapal Wisata Asing

  • avatar Heru Yulianto
  • 09-04-2026
Undang-Undang Konsultan Pajak: Perlindungan Hukum atau Konsolidasi Kepentingan? AKP2I

Undang-Undang Konsultan Pajak: Perlindungan Hukum atau Konsolidasi Kepentingan?

  • avatar Sekretariat AKP2I
  • 09-04-2026
Wajib Pajak Menerima Bukti Potong dari Perusahaan yang Tidak Dikenal di Coretax: Langkah Teknis, Risiko Kepatuhan, dan Perspektif Kebijakan Publik AKP2I

Wajib Pajak Menerima Bukti Potong dari Perusahaan yang Tidak Dikenal di Coretax: Langkah Teknis, Risiko Kepatuhan, dan Perspektif Kebijakan Publik

  • avatar Sekretariat AKP2I
  • 07-04-2026